MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Gardataxe Nashakar
Country: Mayotte
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 13 August 2017
Pages: 260
PDF File Size: 18.30 Mb
ePub File Size: 15.55 Mb
ISBN: 670-6-15408-526-4
Downloads: 88925
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudoll

Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Pasal 18 1 Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi: Alasan dikeluarkannya SK tersebut adalah karena mahasiswa itu melakukan unjuk rasa yang merupakan aksi penentangan pembubaran seluruh organisasi kemahasiswaan oleh Yayasan yang didukung oleh Rektor UNTAG 45 Jakarta. Dengan menerapkan suatu etika mahasiswa dapat bertindak wajar dan sesuai dengan norma yang mengacu pada suatu sikap kesopanan dan berpikir dan bertindak, misalnya dalam melakukan demonstrasi atas kebijakan yang diambil oleh pihak universitas etika menjadi suatu alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis dan tidak mengedapkan emosinya, mahasiswa harus mengetahui batasan penting antara kebebasan dan tanggung jawab.

Dalam Perguruan Tinggi, seorang mahasiswa yang berstatus sebagai peserta didik hendaknya dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada secara baik.

Electronic Theses & Dissertations Universitas Gajah Mada

Bantuan tersebut dikirimkan lewat jalur darat dengan iring-iringan 6 enam mobil dinas, 2 dua mobil box dan 1 satu mobil tahanan masuk melalui Donggala pada tanggal 2 Oktober dan baru sampai di Palu pada tanggal 3 Oktober Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. It is pyun to see whether ultra petition is banned by Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, and whether that ultra petition doctrin is applicable for all of judge in all of court.

  CRONICAS DE AEDYN PDF

Pejabat yang makalan melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera ltun tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Disclaimer

Aksi Demonstrasi Mahasiswa 3 C. Ptub Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya pptun biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Pasal 19 1 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: Terlebih, hal ini dilakukan oleh mahasiswa, para intelektual muda yang selalu gelisah melihat lingkungannya.

Selanjutnya produk inovasi yang dimiliki oleh peserta dalam hal ini pengadilan akan memasuki proses tahapan penilaian dokumen oleh tim juri yang telah ditunjuk oleh tim pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: Globalisasi dan Pola Makan Mahasiswa: Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung. Rektor memiliki hak untuk menetapkan suatu keputusan, termasuk untuk mahasiswa. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Unjuk rasa yang anarkis biasanya dilakukan oleh para mahasiswa. Sementara tim dari pengadilan yang lain menyalurkan bantuan kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat di sekitar pengadilan dan pusat-pusat pengungsian.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

Bagi pencari keadilan orang perorangan atau sekelompok orang yang tidak makslah berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan mkaalah yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

  ENTUERTOS POSTPARTO PDF

Formulir Permohonan Layanan Posbakum. Contoh Blangko Cerai Gugat Documents.

Ketentuan Pelaksanaan PP No. Jakarta-Humas, Rabu, 26 Desember Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum makalab.

Menurut kedelapan mahasiswa tersebut itu bukanlah alasan yang logis sehingga mereka merasa dirugikan dengan adanya kasus tersebut. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Di dalam makalah ini, diuraikan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kronologi kejadian kasus dan bagaimana proses penyelesaian dari kasus tersebut.

Dalam hal 4 empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 9 huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu ptuh mempunyai ptyn hukum lagi.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 20 1 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari mkaalah dengan alasan: Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Author: admin